Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes.
Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month.
Topics of interest:
the battle of legal paradigm
legal pluralism
law and power
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 3 (2018)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LOMBOK UTARA ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Ratih Damayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.124 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.575
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembentukan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (Perbup No. 34 Tahun 2017). Terkait dengan hal tersebut pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017 bukan dalam rangka untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, melainkan pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017 dibentuk dengan pertimbangan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (SKB 3 Menteri Tahun 2017). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji persoalan mengenai apakah dasar pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa SKB 3 Menteri Tahun 2017 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) sehingga SKB 3 Menteri Tahun 2017 tidak dapat dijadikan dasar pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017.]]>
<![CDATA[NORM CHARACTERISTICS OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA ON MURABAHAH INSTRUMENT TOWARDS BEYOND BANKING ]]>
<![CDATA[Nurjannah S]]>;
<![CDATA[Hilman Syahrial Haq]]>;
<![CDATA[Khudzaifah Dimyati]]>;
<![CDATA[Bambang Setiaji]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1130.481 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.581
<![CDATA[The dynamics of Islamic banking since 2008 has grown rapidly after the enactment of Law Number 21 Year 2008 concerning Islamic Banking. Murabahah products undergo several stages of review or assessment in order to achieve compatibility between the fundamental aspects of its welfare and operations. The existence of various perceptions and implementations so far has become an important issue to be studied, considering the standardization of technical product which is a minimum standard, required as a reference for implementation products. This study used a type of doctrinal research, with textual inference procedures and qualitative descriptive analysis. The presents of Sharia or Islamic issues, legal issues and operational issues are several characteristics of norms stated in the Islamic Banking Law regarding murabahah instrument. Standard Book of murabahah products based on the Financial Services Authority Regulation which contains the capacity and service standards that are derived from important norms and guidelines in the operation of murabahah instrument. Understanding and implementing the Islamic banking industry brings together two dimensions of value, that are the value of professionals in the financial world and the value of compliance with sharia principles, one of which is the rules of commercial transaction that are not mixed with the rules of credit. These fundamental indicators determine the norm characteristics of Islamic banking in Indonesia. Thus, the construction of legal reforms for Islamic banks as beyond banking is well realized.]]>
<![CDATA[IKLIM INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM DUNIA PERTAMBANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suruzki Febrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.766 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.592
<![CDATA[Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Penelitian ini mengkaji Iklim Investasi Penanaman Modal Pertambangan Di Indonesia Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 yang kemudian disempurnakan dengan 2 Permen ESDM No 11 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral (smelter). penelitian ini digolongkan kepada penelitian yuridis normatif. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. dimana materi pokok yang terkandung didalamnya menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan dapat melakukan ekspor bijih (ores) mineral ke luar negeri sebelum bullan Januari 2014 apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM. Berdasarkan Surat Permintaan Kerjasama kajian tambang dan mineral dari Direktorat Eskpor Industri dan Pertambangan (Ditjen Daglu) Nomor: 1022/DAGLU.3.4/ND /8/2013 tertanggal 13 Agustus 2013, maka Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan melakukan evaluasi berkaitan dengan pelarangan ekspor dalam bentuk bijih (raw material atau ores).]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ]]>
<![CDATA[Nur Afdhaliyah]]>;
<![CDATA[Ismansyah Ismansyah]]>;
<![CDATA[Fadhillah Sabri]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.012 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.578
<![CDATA[Berdasarkan data dari UPPA Polresta Padang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban. Pada Tahun 2015 ada sekitar 16 kasus. Pada Tahun 2016 ada sekitar 30 kasus dan pada Tahun 2017 ada sekitar 38 kasus. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di UUPA Polresta Padang)”. Rumusan Masalah Bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, Apa kendala untuk mencapai kepastian hukum dan Bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (empiris), Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah keikutsertaan penyidik UPPA Polresta Padang dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan anak korban tindak pidana pencabulan. Kendala yang dihadapi terbagi atas kendala internal dan eksternal. Yakni kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Polres Padang dan tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan. Upayanya yaitu sosialisasi dan koordinasi sehingga tidak hanya saling tunggu menunggu dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan mengingat korban yang mengalami penderitaan secara fisik dan mental membutuhkan pertolongan sesegera mungkin.]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN HUKUM PENANGGUNGAN : STUDI PERBANDINGAN DENGAN HUKUM PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) DI BELANDA ]]>
<![CDATA[Susanti Susanti]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.622 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.580
<![CDATA[Jaminan perorangan atau yang lebih dikenal dengan penanggungan diatur dalam Buku 3 Bab 17 Pasal 1820 sampai dengan 1850 Burgelijk Wetboek (BW). BW yang menjadi landasan hukum penanggungan dirasakan belum dapat memberi perlindungan hukum bagi penanggung. Pembaharuan hukum penanggungan sangat diperlukan untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi penanggung, terutama yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak penanggung. Pembaharuan hukum penanggungan dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum secara micro dilakukan dengan memperbandingkan aturan hukum mengenai penanggungan yang berlaku di Indonesia (BW) dengan penanggungan (borgtocht) yang berlaku di Belanda (Nieuw Burgelijk Wetboek (NBW)). Dari hasil perbandingan hukum, ditemukan persamaan dan perbedaan dengan pengaturan hukum penanggungan di Belanda, yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pembaharuan hukum penanggungan di Indonesia.]]>
<![CDATA[SENGKETA MEDIK DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Irfan, Mohammad]]>;
<![CDATA[Hidayat, Syamsul]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.076 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.572
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pola mediasi dipandang efektif dalam penyelesaian sengketa medik dalam tinjauan Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di dalam pengadilan. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah Metodelogi penelitian hukum Normatif dengan Pendekatan Studi dokumen/studi Pustaka, dengan menelaah referensi yang berkaitan dengan objek tulisan. Berdasarkan hasil penelitian dalam hal kasus terjadi perselisihan atau sengketa medik antara pasien dan dokter/dokter gigi dan/ atau rumah sakit termasuk yang merasa dirugikan oleh tindakan dokter/dokter gigi sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, lebih baik diselesaikan secara mediasi Dalam mediasi, para pihak secara langsung membahas apa yang menjadi proses dalam penyelesaian sengketa yang dibicarakan dan secara sukarela serta memberikan informasi apa yang mungkin menawarkan kronologis dan pendekatan yang diharapkan dalam menanggulangi tuntutan, sebaiknya mediasi digunakan sebagai bentuk utama dalam menyelesaikan sengketa medik, karena dengan mediasi lebih cepat, murah, mudah, dan sifatnya tidak menimbulkan permusuhan yang panjang karena tidak ada yang dikalahkan.]]>
<![CDATA[KOMPETENNSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Dani Elfah]]>;
<![CDATA[Firzhal Arzhi Jiwantara]]>;
<![CDATA[Ikang Satrya Medyantara]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.165 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.598
<![CDATA[Perolehan tanah untuk kepentingan umum dapat ditempuh melalui pengadaan tanah.Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan persetujuan dari pihak yang berhak. Oleh karena pihak yang berhak tidak bersedia melepaskan hak atas tanah, maka timbul sengketa antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak. Sifat sengketa dalam pengadaan tanah adalah sengketa tata usaa negara dan sengketa keperdataan. Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan ditempuh melalui musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak, gugatan, atau keberatan kepada pengadilan.Sisten hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah. Negara tidak hanya sebatas mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, akan tetapi memberi perlindungan terhadap harta benda setiap orang yang berada dibawaha kekuasaannya dan Negara menjamin terhadap hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk pemerintah.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN POJK NOMOR 45/POJK.03/2017 DALAM PENYELESAIAN KREDIT KECIL DAN MIKRO YANG MACET KARENA BENCANA ALAM ]]>
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[Moch Najib Imanullah]]>;
<![CDATA[Ryan Ganang Kurnia]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.115 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.579
<![CDATA[Indonesia adalah negara dengan intensitas bencana alam yang cukup sering, khususnya gempa. Bencana alam telah menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak. Pemerintah harus hadir sebagai bagian dari solusi, khususnya dalam memulihkan ekonomi. Salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Pemerintah melalui Otoritas jasa Keuangan membuat kebijakan khusus berupa pelonggaran aturan untuk restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Melalui kebijakan khusus ini, perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur berupa rescheduling pembayaran angsuran, diskon biaya administratif, dan penghapusan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Di dalam implementasinya kebijakan ini menemui berbagai problematika.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI FUNGSI DAN KEDUDUKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA TATA RUANG DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Maret Priyanta]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.428 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.565
<![CDATA[Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang (RTR). Dalam praktek, KLHS hanya ditempatkan sebagai dokumen pelengkap atau syarat formil dan terdapat ketidaksesuaian materi muatan dalam KLHS dengan kebutuhan pengaturan RTR.Pembaruan fungsi dan kedudukan KLHS dalam sistem hukum lingkungan Indonesia menjadi penting, serta mengatur secara tegas kebutuhan materi pengaturan RTR untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan utuh menyeluruh. Pola penelitian dan pengkajian terapan terhadap hukum, lingkungan dan tata ruang bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijaksanaan dalam kedudukan KLHS dalam perencanaan tata ruang. KLHS merupakan kajian ilmiah bertujuan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang. Pencegahan terhadap kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu peraturan. RTR sebagai salah satu-satunya dokumen hukum rencana sekaligus instrument hukum pengendali yang menjadi dasar bagi terkait seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus diperkuat kedudukannya dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, sehingga KLHS harus diperbarui fungsinya agar harmonis dan sesuai dengan kebutuhan pengaturan RTR untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan keadilan bagi generasi kini dan mendatang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Shirly Claudia Permata]]>;
<![CDATA[Rachmad Safa’at]]>;
<![CDATA[R. Imam Rahmat Safi’i]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.846 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i3.573
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai masalah pelaksanaan putusan hakim terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Malang yang melaksanakan pembatalan sertifikat atas nama Praditio Hutomo dan tidak melaksanakan pembatalan sertifikat berdasar pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada putusan pengadilan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Malang dibuktikan bahwa Tergugat I dan II menguasai sertifikat secara melawan hukum. Tulisan ini merupakan tulisan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum yaitu studi kasus. Jenis data terdiri dari data primer yaitu fakta-fakta lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil tulisan adalah Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Malang menurut pejabat Kantor Pertanahan Kota Malang berdasarkan putusan tersebut dapat dilakukan pembatalan terhadap 2 (dua) sertifikat atas nama Praditio Hutomo karena Akta Jual Belinya dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Implikasi hukum bila dilaksanakan pembatalan sertifikat maka timbul kerugian bagi pihak Tergugat II yaitu Praditio Hutomo bila tidak dilakukan pembatalannya terhadap Tergugat yaitu adanya peluang untuk menyalahgunakan sertifikat tersebut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, terhadap penggugat maka akan mengalami kerugian materil yang lebih besar. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak penggugat adalah meminta eksekusi paksa dari Pengadilan atau melaporkan ke polisi Tergugat I dan II dengan dasar tuntutan melakukan tindak pidana penggelapan dan juga pemalsuan.]]>
